Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai penanggungjawab penanganan stunting di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy usai rapat kabinet terbatas membahas penurunan stunting di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (25/1/2021). "Telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN," kata Muhadjir.

Penunjukkan BKKBN sebagai ketua pelaksana agar ada kejelasan lembaga saat diminta pertanggungjawaban oleh Presiden. Selain itu juga, presiden telah memberikan arahan agar penanganan stunting difokuskan pada beberapa kementerian saja. "Begitu juga alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian dan lembaga, beliau meminta supaya difokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah," katanya.

Dalam menjalankan program penurunan stunting nantinya, BKKBN akan didukung oleh Kementerian atau lembaga terkait, terutama yang memiliki perpanjangan tangan di tingkat daerah. Bapak presiden tadi juga meminta supaya daerah daerah provinsi, kabupaten kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi betul, memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini," pungkasnya.